Jakarta, LayarNarasi.com – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar sosialisasi penting soal pengelolaan limbah B3 jenis FABA (Fly Ash Bottom Ash) pada 19 November 2025. Kegiatan ini menjadi titik temu antara aparat penegak hukum dan pelaku industri dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
Kenapa Pengelolaan Limbah B3 Penting
- Limbah B3, terutama FABA, adalah limbah hasil pembakaran batubara yang sangat berbahaya jika dikelola tanpa standar.
- Ada dorongan kuat dari DPR untuk memperketat pengelolaan limbah industri di berbagai sektor seperti pertambangan, minyak & gas, dan kelapa sawit.
- Sementara itu, KLHK terus mendorong ekosistem circular economy agar limbah bukan hanya dibuang, tapi bisa dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan.
Isi Sosialisasi: Materi Teknis dan Koordinasi
Sosialisasi yang digelar antara Bareskrim dan KLHK mencakup beberapa topik kunci:
- Persetujuan Teknis dan Kewajiban Perusahaan
Wakil dari KLHK menjelaskan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3, termasuk bagaimana perusahaan harus mengajukan persetujuan teknis untuk mengelola FABA dengan aman. - Sanksi dan Aspek Hukum
Materi juga mencakup mekanisme sanksi administratif dan pidana bagi industri yang melanggar aturan pengelolaan limbah. Hukuman ini bisa sangat berat jika terbukti membuang limbah secara ilegal. - Teknik Remediasi dan Pemulihan Lahan
KLHK memberikan paparan soal cara-cara pemulihan lahan yang tercemar limbah B3, agar industri memahami bagaimana membersihkan dan mengembalikan kondisi tanah yang aman. - Dialog Langsung
Perusahaan peserta (45 perusahaan pengguna FABA) berikan kesempatan berdiskusi langsung dengan penyidik Bareskrim dan pejabat teknis KLHK. Mereka bisa menyampaikan tantangan nyata di lapangan, seperti izin dan biaya pengelolaan.
Komitmen Bareskrim: Penegakan Hukum & Edukasi
- Brigjen Pol. Moh. Irhamni dari Bareskrim menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya soal penindakan (“represif”), tetapi juga edukasi dan kolaborasi.
- Polri ingin menciptakan “budaya kepatuhan” di kalangan industri: agar perusahaan tidak melihat pengelolaan limbah sebagai beban, melainkan bagian dari tanggung jawab dan keberlanjutan usaha.
- Upaya ini juga sejalan dengan visi jangka panjang: menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih baik dan mendukung target keberlanjutan nasional.
Tantangan & Harapan
Tantangan:
- Banyak industri yang belum mengerti detail teknis pengelolaan limbah B3, terutama FABA, sehingga butuh edukasi mendalam.
- Biaya pengelolaan limbah berbahaya bisa tinggi, dan beberapa perusahaan mungkin enggan berinvestasi tanpa insentif atau dukungan.
- Regulasi dan persetujuan teknis cukup kompleks, jadi butuh sinergi terus-menerus antara KLHK, Polri, dan perusahaan.
Harapan:
- Dengan adanya sosialisasi seperti ini, perusahaan bisa lebih patuh dan mampu memenuhi standar pengelolaan limbah, mengurangi risiko pencemaran lingkungan.
- Penegakan hukum yang edukatif bisa menciptakan efek jera sekaligus membangun kepercayaan bahwa pengelolaan limbah bukan sekadar formalitas.
- Sinergi antara KLHK dan Bareskrim bisa menjadi contoh model kolaborasi antara regulator dan penegak hukum dalam isu lingkungan di Indonesia.
Dampak Lebih Besar
- Jika berhasil, program ini bisa menurunkan dampak negatif FABA terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat terutama di daerah industri.
- Kepatuhan yang meningkat bisa mendukung target zero waste dan pengelolaan limbah sirkular yang usung KLHK.
- Industri yang patuh bisa mendapatkan citra positif sebagai perusahaan yang bertanggung jawab lingkungan, yang bisa menjadi nilai tambah kompetitif di era ekonomi hijau.
Sosialisasi pengelolaan limbah B3 antara Bareskrim dan KLHK adalah langkah strategis dan sangat penting. Ini bukan hanya soal menegakkan hukum tetapi juga mengedukasi dan membangun kesadaran industri akan tanggung jawab lingkungan. Dengan kolaborasi seperti ini, harapkan industri bisa lebih patuh dan berkontribusi dalam pengelolaan limbah yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tata kelola lingkungan di Indonesia.
