Bengkulu, LayarNarasi.com – 18 November Sebuah langkah strategis lakukan di Provinsi Bengkulu: Kejaksaan Tinggi Bengkulu resmi meluncurkan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), sebuah inisiatif yang menggabungkan peran penegakan hukum dengan pendampingan pembangunan desa. Acara peluncuran gelar di Balai Raya Semarak dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri dan semua pemerintah kabupaten/kota di Bengkulu.
Program Jaga Desa bukan sekadar pengawasan klasik ia bentuk sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana desa.
- Dana desa yang besar rentan salah gunakan, sehingga pendampingan hukum dari kejaksaan harapkan bisa meminimalkan penyimpangan.
- Kejaksaan akan mengawal pembangunan gerai dan pergudangan koperasi desa (“Koperasi Merah Putih”), yang dapat memperkuat ekonomi lokal.
- Dengan pendampingan jaksa, desa harapkan bisa menjalankan manajemen keuangan yang lebih baik dan efisien, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Nasional
Program ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang meyakini Jaga Desa akan mempercepat pertumbuhan ekonomi provinsi.
- Gubernur menyebut inisiatif ini sejalan dengan visi pemerataan ekonomi Presiden, khususnya melalui penguatan koperasi dan pembangunan dari desa.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto. Juga hadir dan menegaskan bahwa program Jaksa Garda Desa adalah bentuk kolaborasi preventif, bukan represif.
- Dalam aplikasi Jaga Desa, terdapat fitur pelaporan yang memungkinkan kepala desa untuk melaporkan jaksa apabila ada dugaan penyimpangan ini menunjukkan komitmen transparansi yang tinggi.
Sinergi Ekonomi Desa lewat Koperasi Merah Putih
Salah satu poin penting dari program ini adalah pembangunan gerai dan pergudangan untuk Koperasi Merah Putih di desa-desa Bengkulu. Lahan koperasi serahkan secara simbolis dalam peluncuran, menandakan komitmen jangka panjang dalam memperkuat ekonomi desa secara kolektif. Dengan logistik dan infrastruktur koperasi yang lebih kuat, harapkan produk lokal desa bisa lebih kompetitif, dan keuntungan ekonomi akan lebih merata di kalangan masyarakat desa. Kejari Mukomuko (Bengkulu) telah melatih operator desa untuk menggunakan aplikasi Jaksa Garda Desa, yang berfungsi sebagai alat monitoring real time terhadap pengelolaan dana desa.
- Operator desa akan latih agar bisa melaporkan penggunaan dana desa, sekaligus melaporkan potensi penyimpangan.
- Penggunaan teknologi ini harapkan meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat pengawasan di tingkat desa tanpa harus ketergantungan pada inspeksi fisik semata.
Komitmen Penegakan Hukum & Pencegahan Korupsi
Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar. Menegaskan bahwa Jaksa Garda Desa adalah instrumen penting untuk memperkuat pengawasan anggaran desa sekaligus memberikan pendampingan hukum.
- Jaksa tidak hanya bertindak sebagai “penindak”, tetapi juga sebagai mitra pembangunan desa: memberi bimbingan hukum, edukasi, dan pendampingan agar pengelolaan dana desa berjalan profesional.
- Jaksa Garda Desa juga berfungsi sebagai pencegah korupsi tipikor: Jamintel Kejaksaan Agung berharap program ini bisa mewujudkan zero korupsi desa.
Tantangan & Harapan ke Depan
Tingkat literasi hukum perangkat desa bervariasi. Agar program berhasil, jaksa harus bekerja intensif memberikan edukasi dan pendampingan. Infrastruktur digital di beberapa desa mungkin belum siap sepenuhnya untuk menerapkan aplikasi monitoring real time. Sinergi antar instansi (kejaksaan, pemerintahan desa, koperasi) harus jaga agar program tidak hanya berjalan di atas kertas. Dana desa bisa gunakan lebih efisien, tepat sasaran, dan transparan, sehingga membawa manfaat nyata bagi masyarakat desa. Kebangkitan koperasi desa yang produktif melalui gerai dan pergudangan bisa menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi desa. Dengan pengawasan yang kuat dan mekanisme pelaporan terbuka, potensi korupsi di tingkat desa dapat tekan secara signifikan.
Peluncuran Program Jaksa Garda Desa di Bengkulu adalah langkah progresif yang menyatukan penegakan hukum dan pembangunan ekonomi desa. Lewat pendampingan hukum, pengawasan digital, dan dukungan koperasi, program ini menjanjikan pemerataan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Bila jalankan dengan baik, desa-desa di Bengkulu bisa menjadi contoh transformasi ekonomi dari bawah membuktikan bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur. Tetapi juga soal sistem yang transparan dan berintegritas.
