Jakarta, LayarNarasi.com – Anggota DPR RI, Habiburokhman, menegaskan kembali bahwa Polri berada sepenuhnya di bawah Presiden, sesuai konstitusi dan peraturan negara. Pernyataan ini muncul untuk merespons pertanyaan publik terkait posisi politiknya, terutama soal loyalitas terhadap tokoh politik tertentu. Habiburokhman menekankan bahwa sebagai pejabat publik dan legislator, ia mematuhi aturan yang berlaku dan menghormati struktur kelembagaan negara.
Meski demikian, secara pribadi ia juga menyatakan loyalitas politiknya kepada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus tokoh politik yang memiliki hubungan dekat dengannya. Dalam pernyataannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa loyalitas politik tidak bertentangan dengan komitmen terhadap konstitusi. Artinya, meski ia mendukung Prabowo dalam ranah politik, ia tetap menghormati otoritas Presiden atas Polri dan lembaga negara lainnya.
Konteks Pernyataan Habiburokhman
Pernyataan Habiburokhman muncul di tengah sorotan publik terkait beberapa isu nasional, termasuk peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketaatan terhadap hukum. Banyak pihak penasaran mengenai sejauh mana loyalitas politik seorang legislator memengaruhi pandangan terhadap institusi negara, terutama Polri. Habiburokhman menegaskan bahwa struktur komando Polri jelas berada di bawah Presiden, dan seluruh aparat kepolisian berkewajiban menegakkan hukum secara profesional tanpa intervensi politik.
Ia menyatakan, “Saya orangnya Prabowo, tapi saya juga menghormati aturan dan kewenangan Presiden atas Polri.” Selain itu, Habiburokhman menekankan bahwa pernyataan loyalitas politik tidak berarti mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR. Ia tetap fokus pada pengawasan kebijakan publik, legislasi, dan fungsi kontrol terhadap lembaga negara sesuai mandatnya.
Implikasi Politik dan Kepatuhan terhadap Negara
Pernyataan Habiburokhman menjadi sorotan media karena menunjukkan dualitas antara loyalitas politik dan kepatuhan terhadap konstitusi. Beberapa analis politik menilai sikap ini wajar bagi politisi yang aktif di parlemen dan memiliki afiliasi partai. Selama loyalitas pribadi tidak mengganggu tugas resmi dan aturan negara. Dampaknya, publik diingatkan bahwa institusi negara seperti Polri tetap independen dan profesional, terlepas dari orientasi politik individu pejabat atau legislator. Habiburokhman menekankan pentingnya transparansi dan pemisahan peran politik pribadi dari fungsi negara.
Dalam pernyataan penutupnya, ia mengajak semua pihak untuk memahami bahwa dukungan politik dan kepatuhan terhadap konstitusi dapat berjalan seiring. Selama dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab. Hal ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa politik dan aturan negara memiliki mekanisme yang jelas untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Dengan menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden, namun tetap loyal. Ke Prabowo, Habiburokhman menunjukkan bahwa seorang politisi dapat menjaga integritas institusi negara sekaligus menjalankan loyalitas politik pribadi secara terukur dan transparan.
