Jakarta, LayarNarasi.com – Otoritas Israel mengonfirmasi bahwa mereka telah menembak mati ratusan buaya di sebuah peternakan buaya yang terlantar di kawasan Jordan Valley, dekat Pemukiman Petza’el di Tepi Barat. Tindakan ini lakukan setelah penilaian bahwa peternakan yang kenal sebagai Petza’el crocodile farm telah menyebabkan risiko keamanan signifikan. Menurut pernyataan resmi, kondisi di peternakan tersebut memburuk secara drastis: pagar pengaman rusak, sistem perawatan hewan berhenti beroperasi sejak lama, dan hewan-hewan pelihara dalam kondisi tidak layak, mendorong perilaku kanibalisme di antara buaya.
Pihak berwenang menyebut bahwa buaya-buaya tersebut sudah menjadi “bahaya bagi keselamatan publik” karena beberapa individu sempat kabur dan masuk ke area pemukiman warga. Lebih lanjut, otoritas menyatakan khawatir bahwa dalam situasi ketegangan keamanan, “aktor jahat” bisa memanfaatkan kondisi rapuh pagar peternakan untuk membuka kandang dan melepaskan buaya kemungkinan yang bisa jadikan bagian dari aksi “sabotase atau teror”. Ini menjadi alasan utama di balik keputusan eksekusi massal terhadap hewan-hewan tersebut.
Kontroversi: Pembelaan Hewan dan Kritik Publik
Keputusan membunuh ratusan buaya ini memicu kecaman luas dari kelompok hak-hewan dan lingkungan. Mereka mengecam tindakan tersebut sebagai kejam dan tidak manusiawi, menuduh otoritas Israel mengabaikan opsi alternatif seperti relokasi atau rehabilitasi. Menurut organisasi seperti Let the Animals Live, banyak buaya laporkan dalam kondisi sehat sebelum eksekusi dan tidak semua menunjukkan perilaku agresif.
Mereka mempertanyakan mengapa otoritas tidak mencari solusi lain sebelum melakukan pemusnahan massal. Sikap otoritas yang mengklaim tindakan lakukan “atas nama keselamatan publik dan kemanusiaan terhadap hewan” tetap mendapat sorotan. Para kritikus meminta agar adakan investigasi terbuka terhadap keputusan itu. Guna menilai apakah prosedur penilaian risiko dan kesejahteraan hewan sudah berjalan sesuai standar internasional.
Implikasi dan Respon Internasional
Kasus ini membuka diskusi global tentang bagaimana negara menangani konflik antara keamanan publik dan perlindungan satwa liar. Di satu sisi, argumen keamanan terutama di wilayah sensitif seperti Tepi Barat sering menjadi dasar kebijakan keras. Di sisi lain, pengamat konservasi menekankan bahwa satwa liar tidak boleh jadikan korban karena ketidakmampuan manusia mengelola peternakan buruk.
Dengan keputusan ini, hubungan antara kebijakan lingkungan, HAM hewan, dan dinamika politik di kawasan konflik kembali menjadi sorotan. Banyak pihak berharap insiden serupa tidak terulang, dan bahwa solusi manusiawi seperti rehabilitasi, relokasi, atau peningkatan pengamanan kebun binatang/peternakan akan pertimbangkan lebih dulu.
