Jakarta, LayarNarasi.com – Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali memanas. Setelah wafatnya Pakubuwono XIII, terjadi perseteruan internal terkait siapa yang akan meneruskan takhta. KGPH Hangabehi yang kemudian nobatkan. Sebagai Pakubuwono XIV menghadapi tuduhan keras dari GKR Timoer, kakaknya, bahwa ia telah berkhianat kepada saudara-saudaranya dalam proses penetapan raja baru. Namun, Hangabehi tak tinggal diam dan memberikan klarifikasi tegas atas tuduhan tersebut.
Tuduhan “Pengkhianatan” dari GKR Timoer
GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani, putri tertua almarhum PB XIII, menyatakan rasa kecewa mendalam. Ia menuding Hangabehi mengingkari kesepakatan keluarga yang menurutnya pernah dibuat. Yaitu bahwa adik mereka, KGPH Purboyo (atau KGPAA Hamangkunegoro), akan angkat sebagai PB XIV.
Menurut Timoer, kesepakatan itu sempat sampaikan secara terbuka di depan pejabat penting seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, gubernur, dan wali kota Solo, saat mereka melayat jenazah PB XIII. Ia khawatir penobatan Hangabehi sebagai PB XIV akan memecah keutuhan Keraton, mengulang “suksesi lama” yang pernah terjadi.
Klarifikasi Tegas dari Hangabehi
Menanggapi tuduhan itu, KGPH Hangabehi menyampaikan bantahan yang cukup rinci:
- Tidak Ada Rembuk Keluarga Sebelum Pengukuhan
Hangabehi menyatakan bahwa sejak tanggal 5 November hingga malam 12 November 2025, belum pernah ada rapat keluarga (“rembug lanjutan keluarga”) yang membahas suksesi secara terbuka maupun menghasilkan kesepakatan resmi. - Tidak Tahu Isi Wasiat PB XIII
Ia mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak pernah diberitahu isi wasiat sang ayah, PB XIII baik secara lisan maupun tertulis. - Pertemuan dengan Pejabat Publik Bukan untuk Bahas Suksesi
Hangabehi menegaskan, pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, dan Wali Kota Solo Respati Ardi waktu melayat PB XIII bukan membahas suksesi, melainkan sekadar koordinasi teknis prosesi pemakaman. - Proses Pengukuhan Sesuai Adat dan Paugeran
Menurut Hangabehi, pengangkatannya sebagai PB XIV melalui mekanisme yang sah. Ia menyebut keputusan buat dalam mufakat yang melibatkan trah (garis keturunan) PB II hingga PB XIII, serta para abdidalem (anggota keraton). Sesuai adat dan paugeran (aturan istiadat) Keraton Surakarta. - Rasa Hormat dan Harapan untuk Keraton
Meskipun di tengah konflik, Hangabehi mengajak masyarakat dan anggota keraton untuk tetap bersatu, memberi ruang dan waktu bagi penyelesaian internal.
Analisis: Apa yang Terjadi di Balik Konflik Ini
- Garis Suksesi yang Rumit
Konflik suksesi ini bukan hal baru bagi Keraton Surakarta. Sejak lama, terdapat dinamika terkait status putra mahkota dan pewaris takhta. Terutama karena faktor ibu yang berbeda-beda di antara para pangeran. - Peran Lembaga Dewan Adat (LDA)
Penetapan Hangabehi sebagai PB XIV lakukan oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton.Proses melalui LDA ini penting karena memberikan legitimasi adat yang kuat.
Tantangan Legitimasi
Tuduhan “berkhianat” dari GKR Timoer mencerminkan krisis legitimasi internal: ada pihak yang merasa kesepakatan awal abaikan, sementara pihak lain menegaskan bahwa semua prosedur adat telah ikuti. Konflik ini bisa berdampak jangka panjang pada stabilitas Keraton dan citra publiknya.
Peran Publik dan Pemerintah
Kehadiran pejabat publik (seperti Wapres Gibran) di sela proses suksesi menambah dimensi politik dalam konflik ini. Bagaimana keraton dan pemerintah lokal menanggapi isu ini bisa sangat menentukan arah masa depan Keraton Solo.
Jawaban KGPH Hangabehi atas tuduhan “berkhianat” cukup kuat dan terukur. Ia menolak narasi bahwa dirinya mengkhianati saudara-saudaranya, menunjukkan bahwa proses penobatannya sebagai PB XIV landasi prosedur adat yang sah, dan menegaskan bahwa banyak hal dalam suksesi ini masih dalam ranah musyawarah keluarga. Namun, konflik internal yang tinggi dan tuduhan dari anggota keluarga inti, seperti GKR Timoer, tetap menjadi tantangan besar bagi stabilitas Keraton Surakarta di masa depan.
