Jakarta, LayarNarasi.Com – Komisi V DPR RI meminta pemerintah daerah yang terdampak tiga siklon tropis untuk segera menetapkan status siaga bencana. Langkah ini bertujuan meminimalisir kerugian, melindungi masyarakat, dan mempercepat respons tanggap darurat.
Ketua Komisi V menekankan bahwa mitigasi bencana harus lakukan sebelum dampak berat terjadi. Ia menyoroti daerah pesisir dan wilayah rawan banjir sebagai prioritas, mengingat potensi hujan ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi yang bisa merusak infrastruktur serta menimbulkan korban jiwa.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah memperingatkan tiga siklon tropis yang berpotensi memengaruhi sebagian besar wilayah Indonesia. Komisi V DPR meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk BPBD, TNI, Polri, serta relawan lokal untuk menyiapkan rencana evakuasi dan distribusi logistik.
Langkah Pencegahan dan Mitigasi
Daerah yang tetapkan dalam status siaga bencana harus menyiapkan sejumlah langkah konkret. Pertama, pemantauan cuaca secara intensif melalui BMKG untuk mengetahui arah pergerakan siklon dan potensi kerusakan. Kedua, menyiapkan posko tanggap darurat serta jalur evakuasi yang aman bagi warga.
Selain itu, pemerintah daerah dorong melakukan sosialisasi risiko kepada masyarakat, termasuk memberi informasi tentang tanda bahaya banjir, angin kencang, dan gelombang tinggi. Warga minta untuk menyiapkan paket darurat berisi makanan, obat-obatan, air bersih, dan dokumen penting.
Komisi V juga menekankan pentingnya penataan infrastruktur publik, seperti penguatan tanggul, normalisasi saluran air, dan perbaikan jembatan. Langkah ini harapkan dapat mengurangi dampak kerusakan akibat siklon.
Koordinasi dan Tindakan Pemerintah
Kementerian terkait telah perintahkan untuk mendukung pemerintah daerah dengan logistik, peralatan darurat, dan tim penyelamat. Latihan tanggap bencana secara berkala juga anjurkan untuk memastikan kesiapan aparat dan relawan.
Selain itu, Komisi V menegaskan perlunya pendataan wilayah rawan bencana agar bantuan bisa cepat salurkan saat terjadi kondisi darurat. Sistem komunikasi dan informasi juga harus berjalan lancar untuk meminimalisir kekacauan dan panik warga.
Pemerintah daerah ingatkan bahwa penetapan status siaga bukan hanya simbolik, tetapi langkah nyata untuk menyelamatkan warga dan mengurangi kerugian materi. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci efektivitas mitigasi bencana.
Dengan langkah-langkah tersebut, harapkan daerah terdampak tiga siklon tropis dapat menghadapi bencana dengan lebih siap, responsif, dan terkoordinasi. Komisi V DPR menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, dan setiap daerah harus memaksimalkan kesiapsiagaan sejak dini.
