Jakarta, LayarNarasi.Com – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan yang memperkuat SK pengesahan Mardiono sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP. Putusan ini menegaskan legalitas kepemimpinan Mardiono dan menutup polemik internal yang sempat muncul terkait kepengurusan partai.
SK pengesahan Mardiono sebelumnya sempat persoalkan oleh sejumlah pihak di internal PPP. Namun, keputusan PN dan PTUN menegaskan bahwa proses pengesahan tersebut sesuai prosedur hukum dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, sehingga sah secara hukum. Dengan adanya putusan ini, Mardiono kini memiliki posisi kepemimpinan yang kuat dan legal di mata hukum maupun publik.
Keputusan kedua pengadilan tersebut juga menjadi dasar bagi Mardiono untuk melanjutkan program kerja partai tanpa hambatan internal yang selama ini sempat mengganggu konsolidasi organisasi. Para pengurus partai di tingkat pusat maupun daerah menyatakan dukungan penuh dan siap menjalankan kebijakan partai di bawah kepemimpinannya.
Dampak Putusan Terhadap PPP dan Politik Nasional
Legalitas SK Mardiono sebagai Ketum PPP tidak hanya memperkuat posisi internal partai, tetapi juga berdampak pada politik nasional. Dengan kepemimpinan yang sah secara hukum, PPP harapkan dapat lebih fokus menghadapi agenda politik mendatang, termasuk persiapan pemilu dan penguatan basis pemilih di berbagai daerah.
Para pengamat politik menilai putusan PN dan PTUN Jakarta memberi kejelasan dan kepastian hukum yang sangat butuhkan dalam situasi partai yang sempat mengalami ketidakpastian. Kepemimpinan yang sah juga memungkinkan PPP untuk lebih efektif dalam menjalin koalisi politik dan mengambil keputusan strategis di tingkat nasional.
Selain itu, putusan ini memberikan pesan tegas bahwa setiap perselisihan internal partai harus selesaikan melalui jalur hukum yang sah. Hal ini harapkan dapat menjadi preseden positif bagi partai politik lain agar mematuhi prosedur hukum dalam menyelesaikan sengketa internal. Sehingga demokrasi partai dapat berjalan lebih transparan dan tertib.
Sejumlah kader PPP menyambut positif keputusan ini dan menekankan pentingnya konsolidasi partai ke depan. Mereka menegaskan bahwa fokus sekarang adalah memperkuat program partai, membangun sinergi dengan pemerintah, dan memperluas dukungan masyarakat. Mardiono juga menyatakan akan bekerja sama dengan seluruh pengurus untuk menjaga stabilitas partai dan meningkatkan kontribusi PPP dalam politik nasional.
Dengan pengesahan yang sah secara hukum, Mardiono kini siap menjalankan kepemimpinan secara penuh dan menghadapi tantangan politik di masa depan. Putusan PN dan PTUN Jakarta menegaskan bahwa SK pengesahan Ketum PPP bukan hanya sah secara formal, tetapi juga menjadi landasan kuat bagi partai untuk melangkah maju.
