Jakarta, LayarNarasi.com – Pada pertengahan 2025, Bangladesh diguncang oleh protes besar-besaran yang dipimpin para mahasiswa. Aksi ini kemudian berkembang menjadi pemberontakan nasional terhadap pemerintah Hasina yang telah berkuasa selama 15 tahun. Laporan PBB menyebutkan bahwa hingga 1.400 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, sebagian besar akibat tindakan keras aparat keamanan.
Akibat tekanan politik dan publik, Hasina terpaksa meninggalkan jabatannya. Ia melarikan diri ke India pada Agustus 2024, dan sejak saat itu hidup dalam pengasingan.
Mantan PM tersebut diadili di International Crimes Tribunal (ICT-1) di Dhaka atas lima dakwaan utama:
- Menghasut kekerasan melalui pidato pers → memicu protes masif.
- Perintah penggunaan senjata mematikan, termasuk pesawat helikopter dan drone, terhadap demonstran.
- Pembunuhan target, salah satunya mahasiswa Abu Sayed di Rangpur.
- Insiden Chankharpul, di mana enam pengunjuk rasa ditembak.
- Pembakaran jasad, termasuk tuduhan pembakaran hidup-hidup di Ashulia.
Prokurator menyatakan bahwa perintah Hasina menunjukkan “tanggung jawab komando superior” artinya dia dinilai memiliki kendali penuh atas kekerasan tersebut.
Minta Hukuman Maksimal: Proses Pengadilan yang Panas
- Jaksa penuntut, Tajul Islam, secara tegas meminta hukuman mati untuk Hasina dan mantan Menteri Dalam Negeri, Asaduzzaman Khan Kamal.
- Untuk Chowdhury Abdullah Al-Mamun, mantan Kepala Polisi, hakim mempertimbangkan pengurangan hukuman karena dia berperan sebagai “state witness” (saksi negara).
- Keputusan dijadwalkan dibacakan secara terbuka pada 17 November 2025, di bawah pengamanan ketat — termasuk patroli militer di sekitar gedung pengadilan.
Vonis Mati: Sebuah Simbol atau Kenyataan?
Menurut laporan media, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina. Vonis ini menjadi momen penuh simbolisme: pemimpin yang pernah sangat berkuasa kini menghadapi puncak konsekuensi hukum atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun, karena Hasina adili in absentia (tanpa hadir), muncul pertanyaan besar seputar pelaksanaan vonis. Ekstradisi dari India pun menjadi isu politis yang sangat sensitif.
Reaksi dan Implikasi
- Dari Keluarga Hasina: Anaknya, Sajeeb Wazed, memperingatkan bahwa keputusan pengadilan bisa memicu kerusuhan jika partai Awami League larang beraktivitas.
- Dari Pemerintah Transisi: Mereka menyebut vonis sebagai pilar keadilan bagi korban dan sebagai peringatan bahwa tak seorang pun kebal dari hukum.
- Tantangan Selanjutnya: Meski keputusan telah ambil, pertanyaan tentang implementasi termasuk penyerahan diri, banding, dan tekanan internasional masih sangat terbuka.
Kenapa Ini Penting?
- Preseden Sejarah: Ini adalah salah satu putusan sejauh ini paling dramatis di Bangladesh sejak era kemerdekaan, mengingat Hasina pernah menjadi figur dominan dalam politik nasional.
- Pesan untuk Para Pemimpin: Vonis ini bisa jadi pesan bahwa kekuasaan absolut akan pertanggungjawabkan.
- Stabilitas Politik: Dengan vonis ini, risiko ketegangan politik meningkat tajam, terutama menjelang pemilu dan terkait masa depan partai Awami League.
- Dimensi Internasional: Karena Hasina berada di pengasingan luar negeri, vonis ini juga membuka pintu negosiasi diplomatik, potensi penggunaan Interpol, hingga tekanan internasional.
Kasus Sheikh Hasina menunjukkan titik sangat rumit dalam perjalanan demokrasi Bangladesh. Vonis mati bukan hanya soal hukuman bagi satu individu tapi juga simbol bagaimana negara ini menghadapi trauma masa lalu, menyelesaikan konflik internal, dan mengukur seberapa jauh keadilan bisa tegakkan dalam sistem yang sebelumnya kendalikan oleh elite berkuasa.
Apa pun yang terjadi selanjutnya vonis ini bisa menjadi awal babak baru yang menentukan arah politik Bangladesh. Dan bagi dunia, ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan, betapapun besar, tidak otomatis kebal dari hukuman jika ada lembaga yang berani menindak.
